Kamis, 24 Mei 2012

Harapan Rakyat Online

Harapan Rakyat Online


Aburizal Bakrie Akan Berkunjung ke Ciamis & Banjar

Posted: 24 May 2012 02:28 AM PDT

(Roadshow ARB 28-29 Mei 2012)

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir. H. Aburizal Bakrie

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir. H. Aburizal Bakrie, akan menggelar safari ke empat kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur, Senin-Selasa, (28-29/5). Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian safari Aburizal Bakrie dalam agenda Roadshow ARB mengunjungi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Kini, Roadshow ARB telah memasuki etape ke 7 untuk wilayah Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Kota Banjar.

Sementara untuk kunjungan ke Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar akan dimulai pada hari Selasa, ( 29/5). Namun, pada Senin sore (28/5), Ical—sapaan akrab Aburizal Bakrie— sudah berada di Kabupaten Ciamis.

Pada Senin malam, Ical akan menggelar ramah tamah dan konsolidasi internal dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, yang akan digelar di Gedung Golkar Ciamis. Dia  pun akan bermalam di salah satu hotel di Ciamis.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis, H. Slamet Triana, S.Sos, mengatakan, selain menggelar silaturahmi kepada masyarakat Ciamis, kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun dalam rangka konsolidasi di internal partai dalam persiapan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

"Pak Ical (Aburizal Bakrie) merupakan calon presiden tunggal dari Partai Golkar yang didukung oleh seluruh DPD II Partai Golkar se-Indonesia, termasuk DPD Partai Golkar Ciamis. Karenanya, dalam pertemuan dengan pengurus DPD Partai Golkar se-Priangan Timur yang bertempat di Ciamis, seluruh kader Golkar akan menyatakan dukungannya untuk pencalonan Pak Ical pada Pilpres 2014 mendatang, " ujarnya, kepada HR, di Ciamis, Selasa (22/5).

Dalam acara konsolidasi internal tersebut, lanjut Trian, pihaknya akan mengerahkan 2000 massa yang terdiri dari pengurus DPD, PK Golkar, PD Golkar, Organisasi sayap Partai Golkar, sejumlah ormas dan kader Partai Golkar Kabupaten Ciamis dalam menyambut kedatangan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

"Selain dari Ciamis, dalam konsolidasi tersebut akan hadir pula pengurus DPD Partai Golkar dari Banjar, Kota Tasik dan Kabupaten Tasik, "jelasnya.

Trian pun mengatakan sebagai tuan rumah acara konsolidasi Partai Golkar se- Priangan Timur, pihaknya siap mensukseskan acara tersebut. " Dari sisi keamanan, kita sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan dibantu oleh satgas dari beberapa ormas untuk mengamankan acara tersebut. Karena diperkirakan 3000 massa akan membludak menyambut kedatangan Pak Ical, " ujarnya.

Sementara itu, dalam acara kunjungan Aburizal Bakrie ke Universitas Galuh (Unigal) Ciamis dalam rangka Motivation Speech, pihak kampus sudah membentuk Satgas khusus dalam menyambut dan membantu pengamanan selama berlangsungnya acara.

ARB akan  menjadi pembicara di acara Seminar Nasional yang bertajuk, " Membangun Kemandirian melalui Pengembangan Kewirausahaan". Acara tersebut rencananya digelar pada tanggal 29 Mei mendatang.

" Kami akan menyiapkan seminar, karena Pak Ical sebagai pembicara, dan konteksnya ini murni dari sisi akademis untuk pengembangan Universitas, " kata Ketua Yayasan Unigal, Dida Yudanegara, S.H, MS.i,  Selasa( 22/05).

Dida mengatakan kedatangan ARB akan memberi inspirasi bagi para akademisi dan mahasiswa dalam membuka cakrawala dunia usaha. Mengingat ARB dipandang sebagai tokoh pengusaha sukses kaliber nasional dan internasional.

"Apalagi kurikulum kewirausahaan ada di semua prodi jurusan, ARB sebagai pemilik Barkrie Baothers dan Bakrie Foundation bisa disambungkan dengan kepentingan ketenagakerjaan dan riset kampus," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Rektor Unigal, Prof. Suherly K. Dia mengatakan kedatangan ARB ke Unigal berkapasitas sebagai tokoh nasional dan pengusaha sukses.

"Terlepas ARB Ketua Umum Partai Golkar, kami memandang kedatangannya sebagai inspirasi insan akademisi. Makanya nanti tidak ada atribut partai pada saat acara di kampus," ujarnya, kepada HR, Selasa (22/5).

Ditempat terpisah, Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Ciamis, KH. Agus Abdul Kholiq, mengatakan, pihaknya siap menyambut kedatangan orang nomor satu di partai berlambang beringin itu saat acara silaturahmi dengan para alim ulama, dan pemimpin pondok pesantren serta pengurus MUI Kabupaten Ciamis.

"Insya Allah sudah dikomunikasikan intensif dengan pihak panitia mengenai persiapan acara tersebut. Yang pasti, 200 Ulama NU se- Kabupaten Ciamis siap menyambut kedatangan ARB," ujarnya, kepada HR, di Ciamis, Selasa (22/5).

Mengenai tema yang akan digelar, Menurut Agus, murni silaturahmi dan berdiskusi soal kiprah ekonomi NU Ciamis.

DPD Golkar Kota Banjar Siap Sukseskan Roadshow ARB

Sementara itu, di kota Banjar diperkirakan sekitar 3000 massa akan menghadiri setiap acara yang akan menjadi kunjungan dalam Roadshow ARB. Hal itu ditegaskan, Wakil Ketua I DPD Golkar Kota Banjar, Kusnadi. Menurutnya, ARB akan bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat kota Banjar, jadi tidak hanya bertemu dengan para pengurus dan kader partai saja.

"Ada tiga titik yang akan dikunjungi dalam roadshow ARB diantaranya, acara temu wicara dengan pelaku UKM seperti pedagang kuliner doboku, pengrajin batik, kelompok wanita tani, Hima PAUD, pengrajin bata merah, dan tentunya seluruh pengurus serta kader Golkar kota Banjar," jelas Kusnadi (22/5).

Temu wicara dengan sejumlah pelaku UKM tersebut, lanjut Kusnadi, akan dipusatkan di kawasan rest area Doboku, Kel. Pataruman, Kec. Pataruman, Kota Banjar. Sekitar 1000 massa dari para pelaku UKM tersebut akan bertatap muka dan berdialog dengan ARB.

"Pada kesempatan itu ARB bisa langsung melihat hasil produksi dari masing-masing UKM yang hadir. Mulai dari produk makanan olahan pertanian dari KWT, proses pembuatan batik tulis khas Banjar hingga pembuatan bata merah," tambahnya.

Setelah bertemu dengan pelaku UKM, kunjungan akan berlanjut ke RSUD kota Banjar. Kunjungan tersebut dipilih lantaran RSUD kota Banjar memiliki prestasi tersendiri, hasil kerja keras Walikota Banjar yang juga ketua DPD Golkar kota Banjar, Dr. dr. H. Herman Sutrisno Msi.

"Rumah sakit banjar telah lama menjadi rujukan bagi rumah sakit daerah yang bertetangga dengan kota Banjar. Tidak hanya itu, program Jamkesda yang dilaksanakan sangat terasa oleh masyarakat. Bahkan, Pemkot Banjar telah lama meng-gratiskan berobat ke puskesmas," tandasnya.

ARB akan berbincang dengan sejumlah pasien kelas 3 di RSUD kota Banjar, serta melihat berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit tersebut. "RSUD kota Banjar dari tahun ke tahun terus berbenah. Hal itu ditujukan bagi peningkatan pelayanan pasien tidak mampu," kata Kusnadi.

Kunjungan terakhir dalam rangkaian Roadshow ARB di Kota Banjar, lanjut Kusnadi, akan digelar di Kantor DPD Golkar Kota Banjar yang pada 11 Oktober 2010 lalu diresmikan ARB.

"Pada kesempatan itu, ARB akan bertemu lima puluh lima orang para ahli waris dari program kartu anggota (KTA.red) partai Golkar berasuransi. Yang mana program KTA berasuransi ini berjalan berkat anggota DPR RI dari fraksi Golkar yaitu bapak Drs. Agun Gundandjar Sudarsa. Klaim asuransi yang telah terbayar hingga kini di Banjar sebanyak empat puluh empat orang," paparnya.

Kisah manis dalam Roadshow ARB di Kota Banjar tersebut, ARB akan menyerahkan bantuan dua unit komputer berserta printer dan bantuan ternak sapi sebanyak 24 ekor kepada Gapoktan Banyu Metu Sejahtera (BMS). (Diki/Dn)

Kembalinya Kaum Urban Kelas Menengah Meningkat di Kabupaten Ciamis

Posted: 24 May 2012 02:26 AM PDT

(Booming Perumahan, Ragam Fasilitas Ditawarkan)

Oleh : Dicky Haryanto Adjid

Kec. Singdangkasih Kab. Ciamis yang terus berkembang dengan pembangunan perumahan dengan berbagai type yang berbatasan dengan Kota Tasikmalaya. Foto : Dicky Haryanto Adjid/HR.

Meningkatnya kelas menengah di kota Ciamis, semakin terasa dengan maraknya pembangunan perumahan berbagai type. Masyarakat urban banyak yang kembali pulang kampung, meninggalkan kota besar setelah sekian lama hidup di kota besar dengan persaingan pola hidup yang keras dan semakin banyak permasalahan. Terutama gaya hidup yang serba mahal, untuk mencari ketenangan kaum urban tak sedikit kembali ke kampung halaman. Seperti ke Kota Ciamis, yang lambat tapi pasti Kabupaten Ciamis akan muncul menjadi sebuah kota yang ramai.

Dengan semakin terus bertambahnya golongan kelas menengah, dan atas akan berdatangan ke Ciamis untuk menetap. Kompetisi kemajuan sebuah kota di ibu kota Kabupaten, menjadi tuntutan yang tak terelakan. Satu dengan yang lainnya berikhtiar untuk menaikan daya tarik dan daya jual dalam segala hal. Masing-masing kabupaten/kota, berusaha untuk mengolah, mengembangkan serta menawarkan segala bentuk potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia kepada publik.

***

Booming perumahan sudah terjadi di kota yang dijuluki Kota Pensiun ini. Puluhan pengembang dari berbagai kelompok seolah tak mau ketinggalan membangun, ada yang lewat PT, ada perseorangan.

Berbagai lahan perkotaan Ciamis, mulai dari Sindangkasih, Cikoneng, Imbanegara, Kota Ciamis sendiri Baregbeg bahkan Cijeunjing sudah bercokol bangunan perumahan yang menawarkan berbagai type, berbabagai fasilitas, dan berbagai harga, tak ketinggalan berbagai konsep mulai dari perumahan menengah, Green Properti hingga Town House. Pemkab harus selektif memberi izin, konsumenpun harus selektif memilih perumahan.

Fasilitas PJU, PLN , PDAM, Satpam hal yang lumrah ditawarkan. Pembaruan layanan para pengembang menawarkan taman, ruko, sarana olahraga. Pengembang besar dengan kapasitas ratusan unit rumah sudah pasti memberikan layanan wajib berupa Fasos (Fasilitas sosial) seperti rumah ibadah sarana olahraga dan Fasum (Fasilitas Umum) seperti sarana pendidikan.

"Kami coba menawarkan konsep hijau alias green property, karena kami ada di perkotaan, kami membuat taman di perumahan," ungkap Irfan seorang marketing Perumahan Panorama Hijau Cluster, Sindangrasa, Ciamis.

Kehiruk pikukan kota, imbuh Irfan, menjadikan pihaknya untuk membangun perumahan yang ramah lingkungan.

"Ramah lingkungan jadi tema perumahan kami, supaya ada kesegaran para penghuninya kelak," imbuhnya.

Ada juga pengembang yang mau membuat ruko di pelataran perumahannya, seperti Graha Sindangkasih, dan Puri Graden Asri Cijantung. Atau ada juga perumahan Bumi Arafah Residence, yang membangun fasilitas futsal di sekitar area masuk perumahannya.

"Bagi kami dalam membangun satu perumahan harus membuat layanan plus pada konsumen, selain taman, ruko pun kami tawarkan selain kewajiban membangun Fasos dan Fasum," ungkap H. Oting, pengembang perumahan Jati Indah.

Seorang alumni Urban Management dari Roterdam Universiteit, Belanda, Mia Wastuti, mengatakan, bahwa perumahan harus mempunyai fungsi sosial selain lokasi bangunannya harus sesuai ketentuan RTRW.

"Lebih jauh Pemkab harus selektif memberikan izin kepada pengembang, jangan sampai ada pengembang membangun perumahannya dulu, izin ditempuh belakangan. Satpol PP harus sensitif menegakkan aturan. Intinya ketentuan. Dan konsumenpun harus cerdas memilih perumahan yang baik," paparnya.

Dihubungi terpisah, akademisi dari Fakultas Ekonomi Unigal, Sukomo, SE, MSc., mengatakan, bahwa booming perumahan di Kabupaten Ciamis membawa dampak pada peningkatan ekonomi  masyarakat Ciamis.

"Dari sisi mikronya pembelian perumahan meningkat, dan kredit perbankan terhadap perumahan meningkat, artinya permintaan barang dan jasa meningkat," pungkasnya. ***

Orgil Masuk Rumah, Masyarakat Resah

Posted: 24 May 2012 02:24 AM PDT

Masyarakat resah dengan keberadaan orang gila (orgil) yang terlihat berkeliaran tidak hanya di pusat kota saja, tapi juga ke daerah permukiman warga. Tampak orgil tengah berjalan menyusuri daerah pesisian Kota Banjar. Foto : Eva Latifah/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),- Masyarakat mengaku resah dengan keberadaan orang gila (orgil) yang kini banyak terlihat berkeliaran di wilayah Kota Banjar. Pasalnya, orgil tidak hanya berkeliaran di pusat kota saja, tapi sudah merambah ke daerah permukiman warga.

Seperti yang terjadi pada hari Rabu dan Kamis (16-17/5), dimana rumah milik Agus dan Mu'ad, warga RW 12 dan RW 13, Lingkungan Banjarkolot, Kel/Kec. Banjar, dimasuki orgil berjenis kelamin perempuan. Keduanya tidak mengetahui kedatangan "tamu tak diundang" tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun HR di lapangan, ada kemungkinan rumah Agus dan Mu'ad dimasuki orgil yang sama. Karena, "tamu tak diundangnya" ikut mandi dengan cara membasahi badan lengkap dengan pakaiannya.

Bahkan, saat bertandang ke rumah Mu'ad, si orgil diketahui sedang tertidur di kamar pemilik rumah dengan kondisi bajunya basah kuyup. Kontan saja tuan rumah terkejut melihat ada orang tak dikenal tengah tidur di kamarnya.

Supaya orgil mau keluar dari rumah, Agus dan Mu'ad mengatakan tidak dengan cara-cara kasar sebab takut si orgil malah mengamuk. Setelah ditanya, "tamu tak diundangnya" itu mengaku berasal dari Dusun Karangtengah, Desa Balokang, Kec. Banjar.

Diperkirakan orgil tersebut belum begitu lama terganggu pikirannya karena ketika ditanya masih nyambung jawabannya. Selain itu, baju yang dipakai pun belum terlalu kotor.

Atas kejadian itu, warga di Lingkungan Banjarkolot menjadi khawatir dan selalu mengunci pintu rumahnya. Mereka takut kejadian serupa yang dialami Agus dan Mu'ad terulang lagi. Bahkan, para orang tua melarang anak-anaknya yang masih kecil bermain terlalu lama di luar rumah.

Masyarakat Dihimbau Lapor Jika Ada Keluarganya Sakit Jiwa

Menanggapi adanya kejadian tersebut, Kasubag. Tata Usaha Sat. Pol PP Kota Banjar, Atang Budiman, SIP., saat ditemui HR Senin (21/5), mengatakan, bagi masyarakat tidak mampu yang mempunyai salah seorang keluaranya mengalami gangguan jiwa, dihimbau untuk melaporkan kepada instansi terkait, yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Tujuannya supaya pemerintah dapat mengetahui mana orgil asli warga Banjar dan orgil dari luar daerah. Apabila asal-usul atau identitas orgil diketahui jelas status keluarganya, maka pihak pemerintah akan membantu membiayai untuk pengobatannya dengan cara memasukan ke Rumah Sakit Jiwa yang ada di Bandung, atau ke penampungan khusus di Tasikmalaya.

"Pemerintah memberikan semacam Jamkesda bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin yang menderita gangguan jiwa, sehingga data-datanya sangat diperlukan. Jadi kalau si orgilnya warga Banjar, maka penanganan yang diberikan akan maksimal, beda dengan orgil yang terlantar," kata Atang.

Untuk itu, lanjutnya, masyarakat jangan malu melaporkan kepada pihak pemerintah jika ada keluarganya yang sakit jiwa, jangan sampai luntang-lantung di jalan. Sedangkan pihak Sat. Pol PP hanya bertugas untuk melakukan penertiban bagi orgil yang meresahkan masyarakat.

Atang menambahkan, meski saat ini di Kota Banjar mulai terlihat lagi banyak orgil berkeliaran, namun apabila tidak ada laporan dari masyarakat mengenai orgil yang meresahkan, maka pihaknya pun tidak akan bertindak.

Pasalnya, orgil yang ditertibakan dengan cara ditangkap oleh pihak Sat.Pol PP tentu harus diberi makan, sedangkan kebutuhan tersebut tidak ada dalam anggarannya. Selain terkendala masalah biaya, pihaknya juga tidak mempunyai tempat penampungan untuk orgil, atau istilahnya pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).

"Kalau tidak segera ditangani, permasalahan ini akan semakin kompleks, seperti di kota-kota besar. Dengan adanya rapat koordinasi antar kabupaten/kota membahas masalah penanganan PGOT beberapa waktu lalu, mudah-mudahan rencana tersebut bisa segera terwujud," pungkas Atang. (Eva)

Roadshow ARB Etape 7 28-29 Mei 2012

Posted: 24 May 2012 02:22 AM PDT

Kab.Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis & Kota Banjar

Rangkaian kegiatan kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Ir. Aburizal Bakrie ke sejumlah wilayah di wilayah Jawa I yaitu provinsi Banten, DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat, mendapat respon yang sangat antusias. Kunjungan tersebut dikemas dalam tema Roadshow ARB (Aburizal Bakrie).

Kunjungan Aburizal Bakrie ke sejumlah wilayah tersebut tak hanya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, bahkan ARB mengunjungi sejumlah lokasi yang bukan hanya milik kader atau simpatisan partai berlambang beringin itu.

Sejumlah tempat non kader dan simpatisan seperti perguruan tinggi, sekolah menengah atas, komunitas masyarakat, pesantren, pabrik, kelompok tani/perikanan/ternak, madrasah, pelaku UKM serta lainnya, kedatangan ARB selalu mendapat antusias masyarakat.

ARB mereka terima sebagai seorang tokoh nasional, dan icon sebagai pengusaha pribumi yang sukses di negeri ini. Maka tak heran, ARB sering kali dimintai untuk menjadi narasumber dalam Motivation Speech dan informal Speech.

Di dunia pendidikan Motivation Speech dari ARB digandrungi oleh kalangan anak muda dan remaja, pertemuan dengan guru, kunjungan ke SMA, universitas, pesantren dan madrasah melonjak drastis permintaan untuk acara tersebut.

Salah satu Motivation Speech yang terkenal dan sempat diunggah dalam You Tube yaitu berjudul "Saya Pernah Lebih Miskin dari Pengemis", dalam waktu satu bulan yaitu tepatnya tanggal 7 April 2010 telah di akses sebanyak 65.824 pengngunggah.

Itulah salah satu alasan dibentuknya kegiatan yang bertema Roadshow ARB. Hal itu lantaran, dalam setiap kunjungannya ARB terkenal bersahabat, informal dan penuh kepedulian. Bahkan, kegiatan untuk sekelas perlombaan tingkat desa dan kecamatan seperti, bersih desa, jalan pagi, kunjungan ke rumah sakit dan puskesmas serta kegiatan social lainnya, menjadi tema Roadshow ARB.

Maka sejak tahun 2012 atau tepat pada bulan Februari sejumlah acara Roadshow ARB telah digelar di berbagai kabupaten/kota se Jawa Barat. Kini pada etape ke 7 dalam jadwal rute yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28-29 Mei 2012, Roadshow ARB akan berlangsung di dua kabupaten dan dua kota.

Atau tepatnya akan dilaksanakan di Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis dan Kota Banjar. Sejumlah agenda kegiatan telah siap disuguhkan, baik acara internal partai Golkar maupun kunjungan ke sejumlah tempat non kader partai.

Pada tanggal 28 Mei 2012 rombongan Roadshow ARB akan tiba di pondok Pesantren Suryalaya, Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, sekitar pukul 10.30 pagi. Pada hari itu, ARB satu hari penuh akan menghabiskan kegiatan kunjungannya untuk Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

Acara malam hari setelah kunjungan di Tasikmalaya, ARB akan beramah tamah dengan seluruh jajaran pengurus partai Golkar dari 4 DPD yaitu, Kab. Tasik, Kota Tasik, Kab. Ciamis dan Kota Banjar di Gedung Aula DPD Golkar Kab. Ciamis.

Keesokan harinya, Roadshow ARB akan dimulai di Kab. Ciamis dengan kegiatan Ceramah Motivasi di depan sekitar 2000 mahasiswa Universitas Galuh. Kunjungan ARB di Kab. Ciamis akan berakhir di obyek wisata Karangkamulyan yang juga situs sejarah babad tanah Galuh, sekaligus serah terima rombongan Roadshow ARB dari Ketua DPD Golkar Kab. Ciamis kepada Ketua DPD Golkar Kota Banjar.

Setibanya di Kota Banjar, Roadshow ARB telah dinanti sekitar 1000 orang pelaku UKM yang dipusatkan di kawasan rest area Doboku. Setelah temu wicara tersebut, ARB pun akan berkunjung ke RSUD Kota Banjar, dan meninjau pasien kelas 3 di rumah sakit tersebut.

Akhir perjalanan Roadshow ARB etape ke 7 tersebut akan berakhir di kantor DPD Golkar Kota Banjar, dan ARB akan bertemu dengan 55 orang ahli waris penerima santunan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai Golkar ber-asuransi. Serta menyerahkan bantuan 2 unti komputer berserta printer dan penyerahan bantuan 24 ekor sapi kepada Gapoktan Banyu Metu Sejahtera.

Prosesi sebelum tinggal landas, ARB akan diantarkan delman dan iringan pasukan ojek menuju helipad yang telah disiapkan di lapangan bola Patroman kota Banjar.(Advetorial)

Kamis, 17 Mei 2012

Harapan Rakyat Online

Harapan Rakyat Online


PNS Tidak Perlu Takut Oleh Kepala Daerah

Posted: 17 May 2012 02:19 AM PDT

(Jika RUU ASN Disyahkan

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Akan segera disyahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi di DPR RI, tampaknya membawa angin segar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Pasalnya, dalam RUU tersebut, memuat aturan baru dalam mutasi dan promosi pejabat, baik di pusat maupun di daerah, dimana pemilihan dan penempatan pejabat dilakukan secara terbuka dan transparan.

Artinya, dalam pemilihan dan penempatan pejabat, tidak lagi ditentukan oleh kepala daerah dan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan), tetapi akan ditentukan lewat uji kompentensi dan uji integritas yang dinilai oleh tim independent. Tim independent itu dinamai Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan perwakilan dari unsur akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan dilibatkan juga dari unsur birokrat.

Ketua Komisi II DPR RI Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si, mengatakan hal itu, kepada HR, usai menggelar pertemuan dengan Presidium Pemekaran Pangandaran, di aula Desa Pananjung Pangandaran, pekan lalu.

" Jadi, kalau RUU ini sudah disyahkan, PNS tak perlu takut lagi oleh kepala daerah. Karena dia dipilih dan ditempatkan di posisi jabatannya, ditentukan oleh tim independent KASN yang dijaring melalui uji kompetensi dan uji integritas yang dilakukan secara terbuka dan transparan, " terangnya.

Menurut Agun, jabatan yang akan ditentukan oleh tim independent KASN melalui uji kompentensi dan uji integritas, yakni pejabat ditahapan eselon 1 dan eselon 2. " Kalau di daerah, jabatan sekda dan kepala dinas yang akan ditentukan oleh tim independent. Kalau jabatan eselon 3 ke bawah, nantinya akan dipilih oleh sekda dan kepala dinas, " ujarnya.

Mengenai pemilihan tim independent KASN, lanjut Agun, nantinya akan dipilih oleh DPR RI. Siapapun yang memenuhi syarat bisa mengikuti pemilihan menjadi anggota tim independent KASN. " Kita nanti akan membentuk tim khusus dalam pemilihan tim independent KASN tersebut. Anggota KASN itu nantinya akan dipilih dari unsur akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan juga dilibatkan dari unsur birokrat, " imbuhnya.

Agun juga mengungkapkan kerap munculnya konflik kepentingan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang terjadi di berbagai daerah merupakan awal munculnya ide dibuatnya aturan tersebut. Karena akibat dari adanya konflik tersebut, PNS kerap terseret ke dalam konflik kepentingan politik tersebut.

"PNS kerap bingung kalau kepala daerah dengan wakilnya berseteru. Apalagi kalau saat Pilkada, dimana kepala daerah dengan wakilnya sama-sama ikut maju mencalonkan menjadi calon kepala daerah dan saling berlawanan. Dalam situasi itulah banyak PNS yang terseret konflik politik atasannya. Mereka berbuat seperti itu karena untuk mengamankan posisi jabatannya," ujarnya.

Mengingat kondisi tersebut, lanjut Agun, maka Komisi II DPR RI memasukan dalam RUU ASN mengenai aturan baru yang mengatur mekanisme mutasi dan promosi pejabat yang ditentukan dan dinilai oleh tim independent KASN.

"Artinya, dengan dibuatnya aturan tersebut, kita ingin mendorong PNS merdeka, profesional dan netral dengan menjauhkan dari kepentingan politik dari pihak manapun," ungkapnya. Karena, lanjut Agun, apabila kondisi itu terus dibiarkan, ditakutkan akan merusak tatanan birokrasi yang nantinya akan merugikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika disinggung kapan disyahkannya RUU ASN, Agun mengatakan pada bulan Agustus mendatang RUU tersebut harus sudah disyahkan dan diberlakukan.

"Yang pasti, RUU ASN ini sudah masuk ke dalam agenda masa sidang bulan Mei ini. Pembahasan masa sidang akan dimulai pada tanggal 14 Mei dan akan berakhir pada pertengahan Juli mendatang. Pembahasan RUU ASN sudah masuk ke dalam tahap finalisasi dalam masa sidang kali ini. Artinya, pada bulan Agustus RUU ASN sudah disyahkan dan harus diberlakukan, " terangnya.

Dihubungi terpisah, Praktisi Hukum yang juga Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Dudung Mulyadi, SH., MH, menilai RUU ASN sudah bernuansa demokratis dan mencerminkan independensi birokrasi, dimana birokrasi bisa bekerja secara independen, tanpa harus ada proses intervensi dari kepentingan politik.

Indepedensi birokrasi dimaksud, terang Dudung, terlihat dari aturan dan mekanisme pemilihan sekda (Sekretaris Daerah), dimana jabatan eksekutif senior tersebut tidak dipilih lagi oleh kepala daerah, baik oleh bupati atau walikota, melainkan oleh sutu lembaga independen yang disebut KASN ( Komite Aparatur Sipil Negara).

"Kita sangat mengapresisasi langkah yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI tersebut. Dengan RUU ASN, kita mengharapkan birokrasi pemerintahan khususnya di daerah, bisa bekerja secara mandiri dan bebas dari intervensi kepentingan politik," ungkapnya, kepada HR, di ruang kerjanya, Senin ( 14/05).

Dudung juga berharap apabila RUU ASN sudah disyahkan dan diberlakukan harus membuahkan hasil positif bagi penertiban birokrasi.

"Yang menarik di sini adalah soal pemilihan pejabat yang dipilih oleh Komite ASN. Tentunya independensinya bisa dipegang, juga dalam penempatan pegawai eselon II lainnya, akan dipilih sesuai kompetensinya, bukan kedekatan dengan kepala daerah, walaupun loyalitas harus diperhatikan," katanya.

Hal senada juga dikatakan Pengamat Politik yang juga Pembantu Dekan III FISIP Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Aan Anwar Sihabudin, SH., M.Si. Dia mengatakan RUU ASN apabila diundangkan kelak menjadi UU ASN, akan membawa dampak terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan baik pusat maupun daerah.

"Pastinya akan berdampak, seperti pengelolaan manajemen birokrasi pemerintahan daerah tidak berdasarkan pola kepentingan, tapi berdasarkan pada kompetensi. Dan hal itu adalah sebuah terobosan untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonsia," katanya.

Aan menambahkan RUU ASN ini bila kelak diundangkan menjadi UU ASN akan membawa perubahan warna birokrasi, mengingat fungsi KASN juga memiliki peran dalam mengawasi jalannya birokrasi.

"Tapi, sebelum mengundangkan RUU ASN, seharusnya diubah dulu UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Karena dalam UU Pemerintahan Daerah, kewenangan kepala daerah begitu luasnya, sedangkan di RUU ASN, sangat dibatasi khususnya dalam penempatan pejabat struktural eselon II dan Sekda," pungkasnya. (Bgj/DK)

“Kolor Ijo” Bikin Ulah, Warga Rejasari Resah

Posted: 17 May 2012 02:15 AM PDT

 

Langensari, (harapanrakyat.com),- Fenomena kehadiran "kolor ijo" mulai menghantui warga Desa Rejasari, Kec. Langensari, dalam beberapa pekan ini. Menurut keterangan warga, pelaku kolor ijo yang mengganggu mereka memiliki ciri-ciri perawakan tinggi besar, bertato, menggunakan penutup kepala, sementara badannya telanjang tanpa sehelai benang pun.

Anehnya, kehadiran kolor ijo, selalu dibarengi dengan kehilangan barang seperti kendaraan motor, handphone, atau barang-barang berharga di rumah warga lainnya. Kejadian itu kontan saja membuat warga jadi  resah.

Seorang warga yang enggan dikorankan namanya, mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban kolor ijo. Biasanya, kata dia, kolor ijo tersebut mengganggu warga antara jam 3 sampai jam 5 shubuh.

"Kolor ijo ini tau-tau sudah ada di dalam rumah. Entah lewat mana dia (kolor ijo-red) bisa masuk. Setelah itu, dia menakut-nakuti anak-anak. Ketika anak-anak terbangun dan kemudian menjerit, kolor ijo pun menghilang," ungkapnya.

Dia meyakini, pelaku kolor ijo merupakan seseorang/ kelompok yang sedang melakukan ritual tertentu, atau mempelajari ilmu hitam. Beberapa cerita yang dia dapatkan, menyebutkan, pelaku kolor ijonjuga tidak hanya sendiri, melainkan beberapa orang.

"Benar, kolor ijo-nya tidak hanya satu. Informasi dari korban lain, postur kolor ijo berbeda dengan yang saya lihat. Ada juga yang berperawakan kecil, dan pendek besar," imbuhnya.

Senada dengan itu, Nanang, warga Sindanggalih, Senin (14/5), mengatakan, dia dan bersama beberapa warga terus mencoba melakukan penjagaan ketika malam tiba. Namun, setiap kali penjagaan, kolor ijo tidak juga mau muncul.

Menurut Nanang, kuat dugaan pelaku kolor ijo merupakan oknum warga. Sayangnya, dia dan warga lain belum memergoki secara langsung aksi yang dilakukan kolor ijo atau oknum warga tersebut.

"Kecurigaan sudah ada. Tapi, kita tidak bisa langsung menangkapnya. Alasannya, kita belum memergoki secara langusng aksi yang bersangkutan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua RW 6 Desa Rejasari, Ade Muslimin, Senin (14/5), membenarkan keresahan warga akibat kehadiran kolor ijo. Dia sudah mendapat laporan gangguan kolor ijo dan kehilangan dari warga.

Ade mengaku, setiap kejadian tersebut, pihaknya bersama warga lain selalu melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dia juga menyayangkan, hingga kini kolor ijo yang kerap mengganggu warga tidak juga tertangkap.

"Sebagai antisipasi, warga digencarkan untuk melakukan piket jaga malam hingga pagi hari," pungkasnya.

Ronda Malam Digiatkan

Kehadiran Kolor Ijo, yang menggangu warga di wilayah Desa Rejasari menyita perhatian tersendiri. Pasalnya, Pemerintah Desa Rejasari, akan melakukan rapat bersama sejumlah kalangan warga, mulai RW, RT, kemudian Badinkamtibmas, Babinsa.

Sekretaris Desa Rejasari, Asep Herawan, mengaku akan melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah ketua RW, untuk menyikapi kehadiran kolor ijo yang sudah mulai meresahkan warga.

"Minggu ini juga, saya akan mencoba membahasnya dengan para ketua RW. Di dalam pertemuan nanti, saya akan membicarakan soal menggiatkan kembali Ronda malam warga," katanya.

Selain Ketua RW, lanjut Asep, pihaknya juga mengundang Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kepolisian Sektor (Polsek) Langensari, untuk segera menindaklanjuti laporan warga Desa Rejasari.

Asep berharap, pelaku kolor ijo segera tertangkap. Dengan begitu, keresahan warga di wilayahnya bisa segera terobati.

Kepada HR, Asep mengutarakan, kegiatan ronda malam, sudah harus lebih digiatkan lagi. Hal itu, untuk mengantisipasi keamanan lingkungan, atau lebih dikenal dengan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).

Menurut dia, dahulunya ronda malam sudah menjadi kebiasaan warga di Jawa Barat (Jabar). Ketika malam, warga sunda terbiasa mendengan bunyi-bunyi kentongan yang bersahutan antara kampung yang satu dengan yang lainnya, dan bunyi kentongan yang dibawa piket malam berkeliling kampung.

"Ronda malam, memang mengingatkan masa-masa dulu. Tapi yang pasti dengan ronda malam, kebersamaan dan kepedulian warga bisa kembali dibangun," pungkasnya. (deni)

Infrastruktur di Pasar Pananjung Perlu Diperbaiki

Posted: 17 May 2012 02:12 AM PDT

Wajah Kawasan Wisata Pangandaran

Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Kondisi Pasar Pananjung Pangandaran nampak kurang terawat. Pasalnya, sejumlah sarana, seperti infrastruktur jalan yang sudah rusak. Akibat hal itu, pengunjung dan pedagang pasar mengeluhkan kondisi tersebut.

“Apalagi jika lagi musim hujan, jalan-jalan di pasar tergenang air, sehingga menjadi becek,” ujar Onet, seorang pedagang di Pasar Pananjung Pangandaran, Sabtu (12/5).

Kepada HR, Onet mengatakan, rusaknya sarana insfratuktur di Pasar Pananjung sudah terjadi cukup lama. Sayangnya, kata dia, sampai saat ini, Pasar Pananjung sama sekali belum mendapatkan program perbaikan dari pemerintah.

“Saat ini kondisi pasar sudah harus mendapat perbaikan. Saya yakin, jika fasilitas dan sarana infratuktur pasar ini bagus, pembeli dan pengunjung pasar atau bahkan wisatawan bisa berbelanja dengan nyaman,” katanya.

Lia, seorang pengunjung, menambahkan, selain becek ketika hujan, kawasan pasar belum sepenuhnya tertata dengan rapi. Menurut dia, pasar Pananjung terbilang cukup dekat dengan kawasan objek wisata, dan pasar ini juga merupakan wajah dari objek wisata Pangandaran.

"Seharusnya jadi prioritas juga. Jangan sampai, pengunjung atau wisatawan jadi enggan memasuki pasar ini, karena kondisinya membuat mereka tidak nyaman," ungkapnya.

Faktanya, lanjut Lia, pasar Pananjung belum menarik banyak pengunjung/ wisatawan dari luar. Selama ini, kebanyakan yang dating dan berbelanja di pasar tersebut merupakan masyarakat dari daerah sendiri (pribumi).

Sementara itu, warga pasar yang enggan dikorankan, mengaku pernah mendengar bahwa pemerintah memiliki rencana untuk membangun pasar Pananjung. Namun, rencana itu hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Dulu pernah ada perwakilan dari pemerintah yang terjun ke sini (pasar-red). Dan membicarakan soal rencana penataan pasar. Tapi, sampai sekarang belum ada kabar lagi," pungkasnya. (es)

Faktor Cuaca, Pendapatan Nelayan Turun Drastis

Posted: 17 May 2012 02:11 AM PDT

Mengisi waktu luang, sejumlah nelayan Pangandaran memperbaiki jarring. Dalam kurun waktu dua bulan ini, pendapatan mereka terbilang menurun. Foto : Eli Suherli/HR.

Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Pendapatan nelayan di kawasan Pantai Pangandaran dalam kurun waktu dua bulan ini menurun drastis. Para nelayan menilai, penurunan pendapatan itu terjadi lantaran faktor cuaca yang tidak mendukung mereka untuk pergi melaut.

Meski harus melaut, mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Soalnya, paling banter pada musim-musim seperti ini, mereka hanya mendapatkan ikan-ikan kecil. Sementara ikan-ikan kecil tersebut, tidak layak untuk dijual di pasaran.

Jahri, nelayan asli Pangandaran, Sabtu (12/5), mengatakan, sudah tiga hari ini, dirinya tidak pergi melaut untuk menangkap ikan. Dia bersama nelayan yang lain, memanfaatkan waktu-waktu luang, untuk memperbaiki peralatan melaut.

"Padahal, menurut perhitungan kami (nelayan-red), sekarang sudah memasuki musimnya ikan tenggiri. Namun, karena faktor cuaca, pergi melaut pun tidak bisa maksimal, sehingga nelayan lebih memilih untuk memperbaiki perlatan, seperti jaring dan mesin perahu," katanya.

Namun, karena didorong faktor kebutuhan ekonomi keluarga, kebanyakam dari nelayan memaksakan diri untuk pergi melaut, walaupun hasil dari tangkapan ikan yang kemudian mereka jual ke pengepul. tidak sebanding dengan biaya operasional.

Jahri berharap, semoga cuaca pada minggu-minggu mendatang bisa kembali normal.  Dengan begitu, para nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan, sesuai dengan musimnya, yakni musim ikan tenggiri.

"Mudah-mudahan minggu depan, para nelayan bisa kembali melaut, dan mendapatkan ikan seperti pada hari-hari normal," ungkapnya. (es)

Kamis, 10 Mei 2012

Harapan Rakyat Online

Harapan Rakyat Online


BK Ancam Beri Sanksi, Demokrat Siap ‘Melawan’

Posted: 10 May 2012 04:57 AM PDT

Buntut Aksi Boikot Paripurna LKPJ Bupati Ciamis

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Aksi boikot yang dilakukan oleh 8 dari 9 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrat saat sidang Paripurna LKPJ Bupati Ciamis tahun 2011, Selasa (8/5), ternyata berbuntut panjang. Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis langsung menyikapi aksi boikot tersebut dan akan melakukan pemanggilan terhadap 8 Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Adanya ancaman dari BK, DPC Partai Demokrat Ciamis langsung bereaksi. Mereka menyatakan akan 'pasang dada', apabila BK DPRD mempersoalkan aksi boikot yang dilakukan 8 Anggota DPRD-nya. Partai Demokrat beralasan aksi boikot itu merupakan sikap politiknya atas kekecewaan selama ini yang kerap tidak diakomodir ketika menyampaikan aspirasi lewat Fraksi-nya, dalam beberapa keputusan DPRD Ciamis.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis, Toto Tobari, mengatakan, aksi boikot yang dilakukan oleh 8 Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat merupakan tindakan indispliner. Karena, mereka tidak menghadiri agenda sidang Paripurna DPRD dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

" Jika begitu, bisa disebut mereka mangkir dari sidang Paripurna. Makanya, kita akan melakukan pemanggilan terhadap 8 Anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarfikasi. Sebab, aksi tersebut sudah mengarah kepada tindakan indisipliner sebagai Anggota DPRD, dan tindakan indisipliner itu bisa dikenai sanksi, " ungkapnya, kepada HR, usai Paripurna LKPJ Bupati Ciamis, di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (8/5).

Menurut Toto, pada agenda rekomendasi Pansus LPKJ Bupati Ciamis yang digelar, Senin (7/5), seluruh Anggota Fraksi Partai Demokrat seluruhnya hadir. Pada saat itu, tidak ada satupun dari Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan keberatan atau protes terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus.

" Makanya, hal itu yang menjadi pertanyaan kami. Ketika sikap resmi Fraksi Demokrat pada saat agenda rekomendasi Pansus LKPJ menyatakan menerima dan menyetujui, tetapi kenapa ketika agenda Paripurna mereka tidak hadir dan memboikot,"

"Jika begitu, kami perlu melakukan konfirmasi, guna mengetahui alasan boikot tersebut, apakah aksi boikot itu merupakan keputusan Fraksi atau Partainya, apakah ada intruksi atau langkah itu merupakan sikap politik?," terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, membenarkan bahwa sikap resmi Fraksi Partai Demokrat telah menerima dan menyetujui rekomendasi LKPJ Bupati Ciamis. Selain itu, tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada Pimpinan DPRD atas ketidakhadiran 8 Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat tersebut.

" Artinya, kita tidak mengetahui alasan yang jelas mengenai tidak hadirnya 8 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, karena tidak ada pemberitahuan kepada kami, " ujarnya, kepada HR, usai Paripurna LKPJ Bupati, di ruang kerjanya, Selasa (8/5).

Sementara itu, dari 9 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Demokrat, yang tampak menghadiri sidang Paripurna LKPJ Bupati Ciamis, hanya Yoyo Waryo. Kehadiran Yoyo dalam Paripurna itu pun tidak berlangsung lama, karena ada panggilan dari DPC Partai Demokrat untuk segera meninggalkan sidang dan diminta untuk datang ke kantor DPC Partai Demokrat Ciamis.

Kepada HR, Yoyo mengaku bahwa sebelum sidang Paripurna sudah ada intruksi partai agar tidak menghadiri sidang Paripurna LKPJ.

"Namun, karena saya merasa menjadi Anggota DPRD Ciamis itu merupakan perwakilan rakyat, jadi saya harus menghadiri sidang Paripurna. Hal itu bukan berarti saya membangkang terhadap intruksi partai, tetapi saya hanya menjalankan tugas pokok sebagai Anggota DPRD, meski akhirnya saya keluar sidang karena ada panggilan dari DPC Partai Demokrat, " terangnya, kepada HR, Selasa (8/5).

Dihubungi terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis, H. Dedi Sobandi, mengatakan, aksi boikot yang dilakukan oleh 8 Anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrat merupakan sikap politik Parpolnya dalam menyikapi dinamika politik di DPRD Ciamis. Pasalnya, setiap aspirasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat kerap tidak diakomodir oleh lembaga DPRD Ciamis.

" Awalnya, dari pembagian Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Ciamis yang tidak proporsional, dimana Fraksi kami tidak diberi jatah kursi pimpinan. Itu artinya, Fraksi Partai Demokrat hanya dijadikan anak bawang dan sebagai pelengkap saja di DPRD Ciamis, " ujarnya, ketika dihubungi HR, di kantor DPC Partai Demokrat Ciamis, Selasa (8/5).

Dengan begitu, lanjut H. Bandi—sapaan akrab H. Dedi Sobandi—perlu adanya sikap dari Partai Demokrat. " Saya pernah bilang ke beberapa petinggi Parpol di Ciamis, bahwa Partai Demokrat di Ciamis akan menjadi oposisi. Dan kami akan terus buktikan hal itu," tegasnya.

Namun, kata H. Bandi, untuk persoalan aksi boikot pada sidang Paripurna LKPJ, tidak hanya buntut dari persoalan alat kelengkapan dewan saja, tetapi ada persoalan yang lebih prinsip dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dimana usulun kritis dari Fraksi Partai Demokrat tidak ditanggapi oleh Pansus LKPJ DPRD Ciamis.

" Selain soal alat kelengkapan dewan, ada alasan lain kenapa kami mengintruksikan memboikot sidang Paripurna LKPJ. Pertama, masukan kritis yang disampaikan oleh Fraksi kami tidak diakomdir oleh Pansus LKPJ. Kedua, adanya indikasi dan desas desus gratifikasi, meskipun hal itu sulit untuk dibuktikan. Mungkin alasan itulah kami melakukan boikot, " ungkapnya.

Menanggapi adanya rencana Badan Kehormatan DPRD Ciamis yang akan memanggil 8 Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, karena dianggap indisipliner melakukan aksi boikot terhadap sidang Paripurna LKPJ, H. Bandi mengatakan, apabila benar BK nantinya memanggil, maka dirinya yang akan langsung memenuhi panggilan BK.

" Jika BK memanggil, saya yang akan datang langsung menghadap BK. Nanti akan saya beberkan kepada BK tentang alasan kami melakukan boikot. Sikap ini adalah sikap partai, maka saya yang akan datang untuk memenuhi penggilan BK, " tegasnya.

Ketua Pansus LKPJ Bupati Ciamis, DPRD Ciamis, Iwan M. Ridwan, membantah adanya tudingan bahwa masukan kritis dari Fraksi Partai Demokrat tidak diakomodir oleh Pansus LKPJ. Menurutnya, ada dua masukan kritis yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat.

Pertama, kata Iwan, masukan kritis terhadap keberadaan kelompok pelestarian budaya di Dinas Kebudayaan dan Parawisata Ciamis. Kedua, masukan kritis terhadap salah satu program pembibitan hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ciamis.

" Dua masukan kritis dari Fraksi Demokrat itu sudah dimasukan dalam rekomendasi Pansus LKPJ Bupati. Jadi, kalau Partai Demokrat menganggap masukannya tidak diakomidir oleh Pansus, berarti Anggota Fraksi Demokrat tidak membaca rekomendasi Pansus secara tuntas, " tegasnya, ketika dihubungi HR via telepon selulernya, Selasa (8/9). (es/bgj)

Banyak Target Kinerja Tidak Capai Target, Bupati Janji Akan Evaluasi

Posted: 10 May 2012 04:55 AM PDT

Dinas Pertanian Bantah Tidak Konsisten

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Bupati Ciamis, H. Engkon Komara, menyatakan pihaknya akan segera mengevaluasi beberapa masukan atau rekomendasi DPRD Ciamis yang disampaikan pada sidang Paripurna LKPJ Bupati Ciamis tahun 2011. Dia pun mengakui adanya beberapa kelemahan pada kinerja Pemkab Ciamis salama tahun 2011, sehingga beberapa target kinerja banyak yang tidak tercapai.

" Nanti hari Kamis (10/5), kita akan membahas sekaligus mengevaluasi kinerja Pemkab selama tahun 2011 yang direkomendasikan DPRD. Nanti kita akan evaluasi SKPD mana saja yang dianggap lemah kinerjanya, sehingga target tidak tercapai," ujarnya, usai menghadiri sidang Paripurna LKPJ Bupati Ciamis tahun 2011, di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (8/5).

Menurut Bupati, dalam evaluasi nanti, pihaknya akan membahas satu persatu point yang menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD Ciamis terhadap LKPJ Bupati tahun 2011.

" Setelah kita tahu permasalahannya, kita akan panggil beberapa SKPD yang mendapat sorotan, sekaligus kita akan melakukan teguran terhadap SKPD tersebut, " ujarnya.

Bupati mengatakan, adanya beberapa target yang tidak tercapai, misalnya target PAD Ciamis tahun 2011, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tidak masuknya retribusi RSUD Ciamis ke dalam PAD. Hal itu merupakan aturan baru yang dimana retribusi RSUD harus digunakan untuk keperluan operasional RSUD sendiri.

" Hilangnya pendapatan dari RSUD, salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya PAD Ciamis tahun 2011, disamping ada faktor lain pun yang ikut mempengaruhi, seperti kebocoran retribusi di objek wisata dan lainya sebagainya, " terangnya.

Soal tidak tercapainya target peningkatan IPM dan indeks Daya Beli Masyarakat, Bupati mengatakan, meski secara target yang ditetapkan Pemkab tidak tercapai, tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten  Ciamis sudah melebihi target. " Pencapaian target IPM dan Daya Beli Masyarakat oleh Kabupaten Ciamis, lebih bagus dari pencapian Pemprov Jabar," imbuhnya.

Dinas Pertanian Bantah Tidak Konsisten

Menanggapi soal rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2011, yang salah satunya menyatakan laporan program peningkatan ketahanan pangan tahun 2011, dari alasan ketidaktercapaian hasil produksi padi, palawija dan kacang tanah, yang dinilai tidak konsisten laporannya, ternyata dibantah Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Ir. Endang Supardi.

Endang mengatakan adanya miss persepsi soal musim tanam antara Pansus dengan pihaknya. "Kami bukan tidak konsisten, ini miss persepsi, namanya musim panen itukan bukan hitungan pertahun, tapi ada fase-fase tanam. Fase tanam padi kami temui kendala musim kemarau, begitupun pada saat tanam kedelai dan kacang tanah, kami menemui kendala musim hujan," terangnya, kepada HR,( 8/4)

Endang mengatakan bahwa pihaknya mendapat kesulitan memperkirakan cuaca, meski data cuaca dalam setiap harinya diberitahu oleh BMG. "Karena Data dari BMG sekalipun, kerap meleset. Hal itulah yang jadi kendala," imbuhnya.

Seperti diberitakan HR sebelumnya, DPRD Ciamis mengaku prihatin menyusul banyaknya target kinerja Pemkab Ciamis tahun 2011 yang tidak tercapai. Hal itu diketahui setelah Pemkab menyerahkan dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Ciamis tahun 2011 ke DPRD Ciamis.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, DPRD Kab. Ciamis, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd, mengatakan, banyak pencapain kinerja Pemkab tahun 2011 yang tidak memenuhi terget yang ditetapkan, seperti pada program peningkatan IPM tahun 2011, dimana target pencapaian IPM yang hanya 72,80 dari target 72,81.

Iwan juga mengungkapkan, dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi sorotan Pansus lebih mengkritisi pada pencapaian PAD tahun 2011 yang tidak sesuai target. Pencapaian target PAD hanya 91,81 % atau Rp. 58,9 milyar dari target sebesar Rp. 64,1 milyar, khususnya dari penerimaan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 82,90%, yaitu sebesar Rp.35, 2 milyar dari target Rp. 42, 5 milyar.

Menurut Iwan, pada program peningkatan ketahanan pangan tahun 2011, misalnya, diketahui adanya ketidaktercapaian produksi padi dari target 882,700 ton hanya tercapai sebesar 772,325 ton, produksi kedelai dari target 12.692 ton hanya tercapai 5.674 ton, dan kacang tanah tercapai 2.977 ton dari target 5.000 ton.

" Pada laporan peningkatan pangan ini ada hal yang menggelitik bagi kami dan bisa dibilang sangat aneh juga mengada-ada. Karena dalam laporannya, disebutkan bahwa alasan gagal panen sehingga tidak tercapainya produksi padi, disebabkan dari musim kemarau yang berkepanjangan selama tahun 2011,"

"Tapi, dalam laporan tentang alasan gagalnya produksi kedelai dan kacang tanah, disebabkan dari musim hujan yang berkepanjangan selama tahun 2011. Artinya, laporan itu tidak konsisten dan kelihatan mengada-ada. Ketika gagal panen beralasan karena musim hujan berkepanjangan, tetapi alasan gagal produksi kedalai dan kacang tanah malah menyebutkan karena musim kemarau yang berkepanjangan," ujarnya. (DK/Bgj)

Aktifitas Balapan Liar Geng Motor di Jl. Gerilya Resahkan Warga

Posted: 10 May 2012 04:51 AM PDT

Melalui sepanduk, warga Kecamatan Banjar menyerukan penolakan keras terhadap keberadaan geng motor yang selalu meresahkan masyarakat. Foto : Eva Latifah/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),- Setiap malam Minggu, warga yang tinggal di Jl. Gerilya/Pamongkoran mengaku resah dengan adanya sekelompok anak muda yang sering ugal-ugalan/balapan liar di jalan tersebut.

Usep, salah seorang warga sekitar mengatakan, suara bising dari knalpot motor yang sedang adu balapan liar sangat menganggu ketenangan warga yang tengah terlelap tidur.

"Sebetulnya warga ingin sekali mengobrak-ngabrik aktifitas balapan liar anak-anak muda yang kami sendiri tidak tahu dari mana asalnya mereka. Tapi melihat jumlahnya lumayan banyak, jadi kalau ditegur atau dibubarkan takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga warga pun tidak bisa berbuat apa-apa," tutur Usep, pada HR, Senin (7/5).

Pendapat serupa juga diungkapkan Kasija, warga lainnya. Dia mengaku geram dengan adanya balapan liar yang dilakukan segerombolan anak muda setiap malam Minggu.

Kasija juga merasa yakin kalau mereka itu merupakan geng motor yang selama ini selalu meresahkan masyarakat. Namun, dirinya merasa heran geng motor masih saja ugal-ugalan di jalan umum, padahal aparat kepolisian tengah gencar melakukan patroli di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kota Banjar, termasuk di Jl. Gerilya.

"Saya heran, padahal petugas kepolisian sering melakukan patroli, tapi kenapa para pembalap liar itu masih saja berulah. Untuk itu saya atas nama warga Jl. Gerilya meminta kepada pihak kepolisian supaya lebih sering melakukan patroli ke daerah ini, terutama pada waktu malam Minggu," harap Kasija. (PRA)

Inspektorat Akan Teliti Kebenaran Isi Surat Kaleng

Posted: 10 May 2012 04:49 AM PDT

Banjar, (harapanrakyat.com),- Inspektorat Kota Banjar akan meneliti kebenaran isi dalam surat kaleng mengenai ketidak beresan kinerja Kepala Sat Pol PP Kota Banjar sewaktu masih dipegang oleh Nana Suryana. Hal itu terkait dengan adanya surat kaleng yang diterima Inspektorat pada tanggal 30 April lalu.

Inspektur Inspektorat Kota Banjar, Agus Eka Sumpana, SE., mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu petunjuk/perintah dari Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pembina aparatur pemerintah.

"Untuk masalah itu kami sudah koordinasi dengan Sekda, dan sekarang sedang menunggu petunjuk selanjutnya. Karena, walaupun cuma surat kaleng berupa pengaduan yang tidak jelas dari siapa pengirimnya, tapi isinya perlu kita teliti kebenarannya," kata Agus, Senin (7/5).

Namun dia menegaskan, bukan berarti pihaknya sudah menyatakan bahwa isi surat kaleng tersebut benar, karena bisa dinyatakan benar dan tidaknya itu berdasarkan dari hasil penelitian nanti. Sebab, secara hukum surat kaleng tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

"Surat kaleng tidak bisa dijadikan acuan atau alat bukti yang sah, namun hasil dari tindak lanjut pemeriksaan dari surat kaleng tersebut lah yang bisa dijadikan dasar apakah benar atau salah," ujarnya.

Agus menghimbau apabila ada masyarakat yang menemukan hal serupa, alangkah baiknya jika laporan atau surat tersebut disertai dengan identitas pengirim yang jelas. Selain itu pihaknya pun akan merahasiakan identitas si pengirimnya.

Sebelumnya, surat kaleng yang berisi pengaduan tersebut di tujukan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekda, Inspektorat, Tokoh Masyarakat serta pimpinan/kantor media massa yang ada di Banjar.

Dan kini, dampak dari isu ketidak beresan secara manajerial di Kantor Sat Pol PP membuat kepala kantor tersebut dimutasikan ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Karpusda) Kota Banjar.

Sedangkan, untuk jabatan Kasat Pol PP sendiri kini diduduki oleh Eman Suherman, B.Sc. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan walikota dalam apel gabungan di halaman Setda Kota Banjar, Senin (7/5). (Eva)

Kamis, 03 Mei 2012

Harapan Rakyat Online

Harapan Rakyat Online


DPRD Prihatin Kinerja Pemkab Banyak Tidak Sesuai Target

Posted: 03 May 2012 06:05 AM PDT

"Pansus saat ini masih terus membahas point-point dalam LKPJ, dan belum sampai kepada pembahasan kesimpulan. Nanti hari Senin (7/1), Pansus akan melaporkan hasil evaluasi LKPJ kepada pimpinan DPRD. Dan mudah-mudahan pada hari Selasa (8/1), bisa dilanjutkan kepada Paripurna LKPJ Bupati tahun 2011," Ketua Pansus LKPJ Bupati, DPRD Kab. Ciamis, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd

 

Ciamis, (harapanrakyat.com),- DPRD Ciamis mengaku prihatin menyusul banyaknya target kinerja Pemkab Ciamis tahun 2011 yang tidak tercapai. Hal itu diketahui setelah Pemkab menyerahkan dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Ciamis tahun 2011 ke DPRD Ciamis.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, DPRD Kab. Ciamis, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd, dalam keterangan pers-nya, Selasa (1/5), mengatakan, dalam dokumen LKPJ Bupati Ciamis, diketahui terdapat laporan pencapaian kinerja Pemkab Ciamis selama tahun 2011. Dalam laporan tersebut, dipaparkan pencapaian dan terget kinerja makro, seperti program peningkatan IPM, laju pertumbuhan ekonomi, pencapaian PAD dan kebijakan belanja daerah.

Menurut Iwan, banyak pencapain kinerja Pemkab tahun 2011 yang tidak memenuhi terget yang ditetapkan, seperti pada program peningkatan IPM tahun 2011, dimana target pencapaian IPM yang hanya 72,80 dari target 72,81.

Hal itu terurai dari pencapaian indeks pendidikan hanya tercapai 82,17 dari target 82,66 dengan rata-rata lama sekolah (RTS) tercapai 7,51 dari target 7,90. Angka harapan hidup terealisasi 67,67 dari target 68,08 atau 99,40%. Dan indeks daya beli hanya tercapai 65,10 dari target 65,33.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi, menurut Iwan, hanya tercapai 5,05% dari target 5,28%. Dalam laporan itu pun dijelaskan mengenai terbinanya kelompok pelestari budaya dan pengembangan seni budaya daerah yang dalam LKPJ tertulis realisasi sebanyak 320 dari target 331 kelompok. " Untuk jumlah itu pun, masih kami pertanyakan keberadaan kelompoknya, " imbuhnya.

Iwan juga mengungkapkan, dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi sorotan Pansus lebih mengkritisi pada pencapaian PAD tahun 2011 yang tidak sesuai target. Pencapaian target PAD hanya 91,81 % atau Rp. 58,9 milyar dari target sebesar Rp. 64,1 milyar, khususnya dari penerimaan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 82,90%, yaitu sebesar Rp.35, 2 milyar dari target Rp. 42, 5 milyar.

"Pemkab beralasan tidak tercapainya target PAD tahun 2011 disebabkan belum lengkap dan akuratnya data potensi pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, juga kesadaran wajib pajak masih rendah dan penegakan Perda belum dilaksanakan dengan tegas, seperti pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan, " paparnya.

Selain itu, lanjut Iwan, pihaknya pun menyorori soal kebijakan belanja dearah, dimana terjadi kelebihan target pada belanja operasi sebesar Rp. 1,4 triliun atau 100,23% dari target Rp. 1,407 triliun. " Kita pun menyoroti soal belanja modal, dimana masih rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2011. Hal itu terlihat dari ketersedian anggaran sebesar Rp. 313,680 milyar, tetapi yang terserap hanya Rp.211,847 milyar atau hanya sebesar 67,54%," ujarnya.

Menurut Iwan, alasan Pemkab tidak mampu menyerap anggaran, disebabkan belum meratanya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat penatausahaan, penyusunan dan penetapan APBD mengalami keterlambatan, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran pada masing-masing SKPD masih belum optimal.

" Pemaparan tersebut merupakan ulasan secara makro terhadap LKPJ Bupati tahun 2011. Jika melihat laporan tersebut, terus terang kita merasa prihatin. Karena masih banyak target pencapaian kinerja yang tidak tercapai selama tahun 2011," ujarnya.

Iwan juga mengatakan ada beberapa sorotan khusus yang ditujukan terhadap persoalan mikro, yakni pada program peningkatan ketahanan pangan dan pada program pembangunan peningkatan derajat kesehatan masyarakat terkait penanganan balita gizi buruk.

Menurut Iwan, pada program peningkatan ketahanan pangan tahun 2011, misalnya, diketahui adanya ketidaktercapaian produksi padi dari target 882,700 ton hanya tercapai sebesar 772,325 ton, produksi kedelai dari target 12.692 ton hanya tercapai 5.674 ton, dan kacang tanah tercapai 2.977 ton dari target 5.000 ton.

"Pada laporan peningkatan pangan ini ada hal yang menggelitik bagi kami dan bisa dibilang sangat aneh juga mengada-ada. Karena dalam laporannya, disebutkan bahwa alasan gagal panen sehingga tidak tercapainya produksi padi, disebabkan dari musim kemarau yang berkepanjangan selama tahun 2011,"

"Tapi, dalam laporan tentang alasan gagalnya produksi kedelai dan kacang tanah, disebabkan dari musim hujan yang berkepanjangan selama tahun 2011. Artinya, laporan itu tidak konsisten dan kelihatan mengada-ada. Ketika gagal panen beralasan karena musim hujan berkepanjangan, tetapi alasan gagal produksi kedalai dan kacang tanah malah menyebutkan karena musim kemarau yang berkepanjangan," ujarnya. (DK) 

Isu Bau Sampah & Banyak Lalat di TPA Cibeureum Tidak Terbukti

Posted: 03 May 2012 06:01 AM PDT

Alat berat berupa buldozer tengah meratakan tumpukan sampah di TPA Cibeureum. Proses penutupan sampah dengan tanah dilakukan setiap hari sehingga tidak akan terlihat adanya sampah yang terbuka. Poto diambil Selasa (1/5). Foto : Eva Latifah/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),- Untuk menjaga supaya tidak terjadi penumpukan sampah di TPA Cibeureum, proses pengurugan/penutupan sampah dengan tanah dilakukan setiap hari menggunakan alat berat berupa eskafator dan buldozer, sehingga tidak akan terlihat adanya sampah yang terbuka.

Hal itu dikatakan Kepala UPTD Pengelola Limbah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup (DKPPLH) Kota Banjar, Dyah Shita Asri Wahyuningrum, SP., saat ditemui HR di TPA Cibeureum, Selasa (1/5).

Menurut dia, adanya isu mengenai banyaknya lalat di perkampungan penduduk sekitar merupakan dampak pencemaran polusi yang berasal dari TPA, tidak terbukti.

Pasalnya, penimbunan sampah secara kontinyu tujuannya untuk menekan tingkat populasi lalat, serta menekan timbulnya gas metan dari tumpukan sampah organik. Dengan demikian, maka lalat yang ada jumlahnya tidak signifikan, bahkan di kawasan TPA sendiri tidak tercium bau sampah.

"Biasanya ada lalat itu saat musim hujan saja, itu pun jumlahnya tidak banyak dan hanya di tempat pembuangan sampahnya saja, tidak sampai menyebar kemana-mana. Jangankan di TPA, di tempat lain juga lalat pasti ada kalau musim hujan," kata Dyah.

Lebih lanjut dia mengatakan, apabila jumlah lalat mengalami peningkatan, pihaknya sudah memiliki persediaan insektisida untuk membasmi populasinya. Persediaan insektisida bukan hanya untuk membasmi lalat di TPA saja, tapi juga untuk masyarakat yang ada di lingkungan sekitar TPA.

Namun hingga saat ini obat pembasmi lalat tersebut belum digunakan, karena memang tidak pernah terjadi adanya peningkatan jumlah populasi lalat, baik di TPA sendiri maupun di perkampungan penduduk.

"Bisa dibuktikan kalau di TPA ini tidak ada lalat maupun tercium aroma tak sedap yang ditimbulkan oleh sampah. Kami juga yang bekerja di sini tidak akan nyaman kalau memang banyak lalat dan bau sampah. Isu tersebut katanya dari ketua RT setempat, tapi itu tidak mungkin, sebab RT-nya juga ikut mengelola sampah di TPA, dan setelah saya tanya, ternyata ketua RT sendiri tidak mengetahui ada isu seperti itu," tuturnya.

Dyah menambahkan, bahwa TPA Cibeureum merupakan salah satu titik pantau dalam penilaian Adipura. Selain itu, TPA Cibeureum selalu dijadikan tempat study banding oleh daerah lain, bahkan pada Jum'at (27/4) kemarin, ada sejumlah mahasiswa dari sebuah PTN di Bandung yang melakukan study banding ke tempat tersebut. (Eva)

Peringatan May Day “ala” SPKA

Posted: 03 May 2012 05:58 AM PDT

Usai membuka acara peringatan May Day yang diadakan Serikat Pekerja Kereta Api (SPK), Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., melakukan penanaman pohon di kawasan Stasion KA Banjar, Selasa (1/5). Foto : Eva Latifah/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),- Dalam peringatan May Day atau Hari Buruh Nasional, setiap tahunnya Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, misalnya penanaman pohon, khitanan massal dan donor darah.

Seperti pada peringatan May Day yang berlangsung tanggal 1 Mei 2012, bertempat di kawasan Stasion KA Banjar. Acara yang dihadiri Deputi Vice President PT KAI Daop 2 Bandung, Subastantri, dan dibuka secara langsung oleh Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM.

Pada kegiatan tersebut, sebanyak 2012 batang pohon disiapkan untuk ditanam di sekitar stasion, dan sebagian lagi disebar di beberapa tempat lainnya. Jenis pohon yang ditanam diantaranya lengkeng dan albasia. Sedangkan, untuk khitanan massal sebanyak 10 anak.

Dengan demikian, setelah berbuah nanti diharapkan pohon lengkeng yang ditanam di kawasan stasion bisa dipetik dan dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Deputi Vice President PT KAI Daop 2 Bandung, Subastantri, mengatakan, tema dalam peringatan May Day tahun ini adalah Think Green Train go Green, kereta api solusi mengurangi polusi.

"Kegiatan seperti ini sudah rutin dilakukan oleh SPKA, dan hari ini SPKA di seluruh pulau Jawa dan Sumatera mengadakan kegiatan yang sama. Jadi dalam memperingati Hari Buruh kami tidak turun ke jalan," kata Subastantri, usai melakukan penanaman pohon.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara pekerja dengan pihak manajemen PT KAI, serta mendukung penilaian Adipura di Kota Banjar.

Sementara itu, dalam sambutannya, Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., mengatakan, moda transfortasi kereta api merupakan salah satu sarana angkutan umum yang dinilai ramah lingkungan.

Kemudian, Stasion Banjar dijadikan stasion transit, yang mana semua jenis kereta api berhenti di sini. Hal ini tentu memudahkan bagi masyarakat Banjar yang akan menggunakan jasa angkutan umum kereta api, baik kelas ekonomi, bisnis maupun eksekutif.

"Kereta api dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi, selain itu kereta api juga merupakan sarana angkutan umum yang nyaman dan aman," kata Herman. (Eva)

Pemkab Dituntut Lakukan Penataan Kawasan Wisata Batukaras

Posted: 03 May 2012 05:54 AM PDT

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Forum Masyarakat Peduli Batukaras (FMPBK) melakukan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Ciamis. Dalam audiensi tersebut, FMPBK menuntut perhatian Pemerintah Kab. Ciamis, terhadap kondisi kawasan pariwisata di wilayah Kec. Cijulang.

Kordinator FMPBK, Ucup, Kamis (26/4), mengatakan, kawasan wisata Batukaras Kec. Cijulang sangat berpotensi dan perlu dikembangkan. Selain itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari wilayah tersebut sangat tinggi.

"Terutama, perhatian terhadap akses atau infrastruktur menuju kawasan wisata di Cijulang. Selain itu, diperlukan juga sarana penunjang pariwisata yang lainnya," katanya.

Ucup menjelaskan, selain akses jalan menuju kawasan Batukaras, sarana penerangan di sepanjang jalan itu juga perlu menjadi perhatian. Pasalnya, selama ini masalah penerangan sering kali dikeluhkan oleh para pengunjung.

Menurut Ucup, FMPBK sangat mengharapkan, agar pemkab. Ciamis melakukan perbaikan di segala bidang. Dengan begitu, keinginan FMPBK untuk menjadikan Batukaras kawasan wisata nasional segera terwujud.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Ucup bersama masyarakat Batukaras, mengaku siap membantu pemerintah dalam mewujudkan kawasan wisata Batukaras, agar menjadi kawasan wisata nasional.

"Namun, jika pemerintah enggan melakukan penataan dan melengkapi sarana penunjang wisata, kami yakin, PAD dari wilayah Batukaras tidak akan tercapai, seperti yang diharapkan Pemkab. Ciamis," katanya.

Ucup menambahkan, selama ini kawasan wisata Batukaras sudah dijadikan sumber PAD Ciamis, melalui penarikan retribusi. Tapi, hasil dari PAD tersebut, tidak pernah berimbas terhadap penataan dan penambahan fasilitas.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Ahmad Irfan Alawi, mengatakan, apa yang diinginkan masyarakat Batukaras sangat baik. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat, perlu membangun kerbersamaan untuk memajukan kawasan wisata Batukaras.

"Kami DPRD siap membantu masyarakat untuk memajukan wilayah Batukaras. Karena hal itu juga berkaitan dengan kemajuan Kab. Ciamis. Kami juga mengakui, kawasan Batukaras selama ini belum sepenuhnya mendapat perhatian, terlebih dalam hal penataan," ungkapnya.

Irfan menilai, kawasan wisata Batukaras sudah layak menjadi kawasan wisata nasional. Sekarang ini, tinggal bagaimana pemerintah melakukan perencanaan dan penataan kawasan tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kab. Ciamis, Drs. Sobar Sugema, M.Pd, mengakui, bahwa kawsan wisata Batukaras belum sepenuhnya mendapatkan penataan, diantaranya perbaikan jalan, penerangan dan rambu-rambu.

"Bukan berarti tidak memperhatikan kawasan Batukaras. Namun, kita juga harus menyesuaikan anggaran yang ada di pemerintah Kab. Ciamis. Dan untuk mewujudkan keinginan itu, kita juga perlu waktu" jelasnya.

Menurut Sobar, dengan audiensi FMPDK tersebut, pihaknya merasa terdorong untuk melakukan penataan. Dia juga mengaku sangat berharap, agar keinginan masyarakat Batukaras bisa segera diwujudkan. (es)

Kamis, 26 April 2012

Harapan Rakyat Online

Harapan Rakyat Online


Bumi Kita Semakin Tua

Posted: 26 Apr 2012 03:25 AM PDT

Manusia akan menanggung akibat dari bencana. Bencana pada hakekatnya datang sebagai peringatan Tuhan kepada manusia akibat perbuatannya yang lalai. Bencana kebakaran hutan membuktikan betapa tidak ternilainya kerugian yang harus ditanggung manusia. Dengan diperingatinya Hari Bumi Sedunia tanggal 22 April ini, semoga manusia menjadi lebih bijak dan sadar akan perbuatannya yang lalai terhadap lingkungan. Foto : IBRAHIM ALAIN COMPOST/HIT.

Setiap tanggal 22 April kita memperingati hari bumi. Sudah berapakah usianya? Sekitar empat setengah miliar tahun! Tua sekali ya? Semakin tua, beban bumi semakit berat. Naah lhoo.

Awal Hari Bumi

Pada 22 April 1970 sekitar 20 juta orang Amerika Serikat (AS) berkumpul dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan lingkungan. Sebelumnya, senator di parlemen AS,  Gaylord Nelson, memprotes soal kerusakan lingkungan dan mengusulkan agar masalah lingkungan masuk dalam agenda nasional.

Kemudian diadakan reli besar-besaran dari satu pantai ke pantai lain yang dilakukan ribuan orang. Mereka berdemonstrasi melawan perusak lingkungan, seperti pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi udara, pembuangan bahan beracun ke sembarang tempat, dan hilangnya hutan. Masyarakat dunia mulai sadar pentingnya menjaga lingkungan bumi agar tetap lestari.

Cerita Bumi

Dalam tata surya, planet Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan seperti yang kita alami ini. Bumi kita selalu berputar mengelilingi matahari bersama tujuh planet lain yang disebut tata surya.

Tata surya merupakan bagian dari kelompok bintang dan planet yang disebut Bimasakti. Bumi berawal dari bola lahar panas. Ketika permukaannya terbentuk, dari gunung-gunungnya keluar gas yang membentuk atmosfer di sekeliling bumi. Kemudian bumi berangsur-angsur mendingin dan lahar di permukaan menjadi padat. Samudra dan laut pun mulai terisi air. Sekitar tiga miliar tahun lalu, kehidupan pertama di bumi berawal di lautan. Kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kehidupan, dari air bergerak ke daratan.

Sekarang aneka tumbuhan dan hewan berkembang dan tumbuh di bumi. Gunung berapi masih meletus dan masih ada badai, tetapi tidak sebanyak ketika bumi terbentuk. Usia bumi sekarang sekitar 4,54 miliar tahun diukur berdasarkan penanggalan radiometik meteorit dan sesuai usia bebatuan tertua yang pernah ditemukan.

Paru-paru Bumi

Satu-satunya planet yang memiliki hutan adalah Bumi. Hutan sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan hewan. Hutan juga menjadi rumah bagi hewan-hewan dan tumbuhan untuk berlindung. Di hutan tanaman tumbuhan saling berdekatan. Akar pohon menjaga tanah tetap menyatu dan daunnya mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan semua makhluk hidup.

Sekarang hutan banyak yang rusak karena kebakaran dan penebangan liar. Makin lama area hutan makin gundul. Padahal, jika hutan rusak, hewan-hewan di dalamnya akan kehilangan habitat. Jika hutan hilang, paru-paru dunia pun berkurang. Banjir siap menerjang karena tak ada lagi akar pohon yang menahan air hujan Seperti terjadi di berbagai belahan bumi kita,banjir terjadi silih berganti dimana-mana.

Merusak Bumi

Bumi semakin tua ditambah bebannya semakin berat. Jumlah penduduk semakin banyak, kondisi alam juga banyak yang rusak karena polusi, polusi udara, polusi di laut, sungai dan danau. Pabrik-pabrik membuang air limbah beracun ke sungai yang sangat membahayakan ikan dan bisa menyebabkan ikan mati.

Kita sayangi bumi

Kalau sayang kepada bumi, kita bisa melakukan hal-hal seperti di bawah ini:

Menghemat Air

Jika menggosok gigi dan menggunakan air keran, matikan air selama menyikat gigi. Jangan biarkan keran terbuka karena air bersih akan terbuang percuma. Jika ibu mencuci beras atau sayuran, sampaikan agar airnya jangan dibuang. Air bekas cucian bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Mandi dengan shower lebih hemat air dibandingkan dengan gayung.

Menghemat Listrik

Salah satu cara menyayangi bumi dengan menghemat listrik. Hal itu, misalnya menonton TV bersama-sama di ruang keluarga sehingga tidak perlu ada TV di kamar. Matikan lampu saat tidur dan matikan pendingin ruangan ketika meninggalkan kamar.

Jangan Sembarangan Buang Sampah

Berjanjilah tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Sekarang banyak tong sampah untuk sampah kering dan sampah basah. Kalau lingkungan kita bersih, bumi akan terasa asri, kan? Beri senyum untuk bumi.

Menanam Pohon

Kita ciptakan penghijauan di sekitar kita, yuk. Kalau sudah ada tanaman, jaga dan jangan dirusak sebab tanaman kan makhluk hidup juga. Jika di rumah memasak cabai, pare, atau tomat, misalnya bijinya jangan dibuang. Keringkan biji-bijian tersebut dan simpan hingga suatu saat disebar di tanah kosong yang ada di sekitar rumah. (Kmp/HR.Berbagai sumber)

Anggaran Penanganan Gizi Buruk Rp. 3,8 Milyar Dipertanyakan

Posted: 26 Apr 2012 03:17 AM PDT

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciamis, Senin (23/4), mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Mereka mempertanyakan anggaran penanganan gizi buruk di Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Bupati Ciamis tahun 2011 sebesar Rp. 3, 8 milyar.

Mereka mempertanyakan lantaran besaran anggaran untuk penanganan gizi buruk di Kabupaten Ciamis dinilai fantastis, sementara pencapaian angka untuk menekan penderita gizi buruk belum terlihat berhasil. Mereka pun menyoroti soal pengalokasian dana, hingga pencapaian target dalam menekan angka penderita gizi buruk di Kabupaten Ciamis.

Ketua PMII Cabang Ciamis, Haris Hendriana, mengatakan, pihaknya tidak hanya mempertanyakan masalah dana program penanganan gizi buruk tahun 2011 sebesar Rp. 3,8 milyar saja, tetapi juga ingin mengingatkan Dinas Kesehatan agar tidak membuat laporan ABS alias Asal Bapak Senang dalam membuat laporan soal penanganan gizi di Kabupaten Ciamis. Tetapi, laporan tersebut harus benar-benar didapat dari hasil data dan fakta yang digali di lapangan.

"Namun, yang kami ingin tahu dari audiensi ini, soal anggaran penanganan gizi buruk di Kabupaten Ciamis yang tertera di dokumen LKPJ Bupati tahun 2011 yang tertera angka 3,8 Milyar. Kita ingin bertanya, dana tersebut digunakan untuk apa saja, kemudian apa hasilnya dari penanganan gizi buruk di Kabupaten Ciamis yang menghabiskan anggaran cukup besar tersebut," ungkapnya, kepada HR, usai menggelar audensi dengan Dinas Kesehatan tersebut.

Menurut Haris, data penderita gizi buruk yang dilansir oleh Dinas Kesehatan Ciamis, terkesan tidak mencerminkan dengan data sesungguhnya di lapangan. " Makanya, kita menilai laporan Dinas Kesehatan itu terkesan ABS, karena data dan fakta di lapangan masih banyak yang belum tercatat," ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Ciamis, Rahmat Jumawan mengatakan pihaknya mengklarifikasi soal adanya anggaran sebesar Rp. 3,8 milyar untuk penanganan gizi buruk di Kabupaten Ciamis tahun 2011.

Rahmat mengungkapkan, soal anggaran Rp. 3,8 milyar tersebut, bukanlah untuk penanganan gizi buruk saja, melainkan untuk alokasi lainnya, seperti dana preventif ( pencegahan), dan dana promotif Dinas Kesehatan dari dana BOK pemerintah pusat tahun 2011.

"Dalam dokumen LKPJ 2011 yang baru saya dapatkan pun, tertera Dana Program Bina Kesehatan, Ibu dan Anak sebesar Rp. 3,8 Milyar. Jadi saya tegaskan bahwa anggaran sebesar itu bukan untuk gizi buruk saja. Kalau dihitung, anggaran untuk penanganan gizi buruk paling hanya sekitar Rp. 300 juta dari anggaran sebesar Rp. 3,8 milyar itu," terangnya, kepada HR, usai audensi.

Rahmat menambahkan operasionalisasi program Dinas kesehatan Ciamis yang dibiayai dari BOK pun sudah dipertangungjawabkan, karena program tersebut melalui kontrak kerja dengan Kepala Daerah atau Bupati.

"Dana BOK dikawal oleh SPM, yakni Standar Pelayanan Minimal, yang juknisnya sudah diatur oleh pemerintah pusat.  Kita juga melakukan kontrak kerja dengan Bupati. Jadi kita tidak main-main, dan sangat keliru kalau kami dituding ABS," imbuhnya.

Rahmat mengatakan penanganan Gizi Buruk di Kabuapten Ciamis tidak semuanya dibiayai dari anggaran BOK dari Kementerian Kesehatan RI, akan tetapi terdapat juga bantuan anggaran  dari Pemprov Jabar.

"Dana dari Propinsi tergantung kuotanya, seperti angka gizi buruk di Kabupaten Ciamis tahun 2011 sabanyak 241 orang, dimana hanya 121 orang dibiayai dari BOK , sementara sisanya dibiayai oleh Pemprov Jabar," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Dra. Aat Gustiawati, mengatakan pihaknya akan mengkonsentrasikan program penanganan gizi buruk bagi keluarga miskin  .

"Penanganan gizi buruk bagi keluarga miskin akan lebih diperhatikan, bukan berarti untuk keluarga lainnya tidak. Karena mereka yang tidak mampu kondisinya lebih membutuhkan bantuan," katanya, kepada HR, usai audensi.

Berdasarkan data yang dihimpun HR dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, diperoleh angka gizi buruk tahun 2010 sebanyak 255 orang, tahun 2011 sebanyak 241, dan tahun 2012 sebanyak 205 orang. (DK)

“Legenda Pulau Demak Rawa Cilalay”

Posted: 26 Apr 2012 03:16 AM PDT

(Cerita Ikan Bogo Berkedip-kedip)

Rawa Cilalay yang hingga kini dipercaya warga menyimpan banyak misteri terutama misteri ikan bogo berkedip-kedip. Foto : Madlani/HR.

Misteri ikan bogo berkedip-kedip di Rawa Cilalay adalah makhluk penguasa wilayah rawa-rawa di Kecamatan Padaherang, rawa-rawa itu posisinya lebih rendah dari Citanduy. Di rawa Cilalay itu ada tanah timbul yang disebut Pulau Demak. Penguasa rawa Cilalay ada kaitannya dengan penguasa rawa Lakbok dan rawa Onom Pulau Majeti di Banjar, sebagai abdi Kerajaan laut selatan yang dipimpin oleh Ratu Nyi Rorokidul begitu cerita legenda masyarakat di daerah selatan Pulau Jawa. Orang- orang dahulu mempercayainya.

***

Plang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dipasang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ciamis. Foto : Madlani/HR.

Ikan bogo atau ikan gabus dan ikan sepat urang Paledah Kecamatan Padaherang, menyebutnya lauk teplek (sandal) karena bentuknya seperti ukuran sandal japit. Kedua jenis ikan rawa ini, banyak disukai terutama orang kota yang jarang mengonsumsi kedua jenis ikan itu. Di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Jabar. Di Padaherang ikan bogo maupun ikan sepat dulu dikenal sebagai gudangnya, dan menjadi kuliner lokal. Dulu ikan bogo goreng, sambel tempe dan nasi bungkus daun pisang, makanan yang paling terkenal. Waktu kereta api uap jurusan Banjar-Cijulang masih beroperasi.

Di Kecamatan Padaherang ada beberapa desa yang memiliki kawasan rawa-rawa, rawa Ciilat di Desa Paledah, rawa Cipanggang di Desa Sukanagara, rawa Cilalay di Desa Kedungwuluh. Rawa-rawa ini di bawah pengusaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Itu dibuktikan adanya plang di rawa-rawa yang ada di Kecamatan Padaherang. Saat HR berkunjung ke lokasi itu terpampang plang yang kusam dan kotor tak terawat, rawa-rawa itu bila di musim kemarau bisa ditanami padi (sawah) menghasilkan panen setahun sekali. Bila musim hujan ikan rawa seperti bogo (gabus) dan ikan sepat (lauk teplek), bermunculan tanpa ada yang menanamnya.

Ada cerita yang menarik soal kisah mistik di rawa Cilalay Desa Kedungwuluh, dituturkan sekaligus sebagai pelaku kejadian misteri di rawa Cilalay. Mengenang kejadian di tahun 1957 di tanah muncul, yang disebut pulau Demak di tengah-tengah rawa Cilalay yang penuh semak belukar. Hari Minggu dan libur sekolah waktu itu tak terkecuali anak-anak atau orang dewasa akan menyempatkan diri untuk menjala ikan ke rawa Cilalay.

Cerita dan kisah mistik ini diucapkan Sandi Supendi (60) kepada Madlani kontributor HR di Padaherang, Sandi yang akrab dipanggil Sandu asli warga dusun Kedungwuluh RT 03/RW l Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang, sekarang tinggal di Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan-Kab. Cilacap Jawa Tengah karena bekerja sebagai guru dan sekarang telah pensiun menetap berkeluarga di sana.

Kala itu Sandu masih sekolah di SMP Partikelir, atau SMP PGRI sekolah itu sekarang menjadi gedung KPRI yang menterang depan pasar Padaherang. Pada 1957 saat Sandu muda hobi sekali menangkap ikan di rawa Cilalay dengan menggunakan jala. Soal berbagai jenis ikan rawa disana sangat banyak, membikin asyiik menjalanya, tanpa mengindahkan waktu ikan pun hasil jalanya mucekil (banyak).

Tak terasa waktu menunjuk pkl.12 siang sudah waktu dzuhur, menjala ikan terus saking suka citanya dengan menghasilkan ikan tangkapan banyak sekali. Salah satunya ikan bogo seberat 5 kg ikut terjala, anehnya ikan itu matanya berkedip-kedip. Tentu saja Sandu kaget bercampur takut, kok ikan bisa berkedip seperti memberi isyarat.

Sandu pun langsung beristigfar, seketika keanehan terjadi di luar nalar manusia. Keajaiban terjadi perahu yang ditumpangi Sandu, berpindah ke tengah-tengah pada ilalang yang sekelilingnya banyak tumbuh-tumbuhan rawa. Sandu bertambah kaget ikan yang segitu banyaknya, tinggal yang ada hanya satu korang (tempat ikan). Melihat kejadian itu Sandu pun segera bergegas pulang.

Menurut cerita masyarakat setempat, di tengah rawa itu pulau Demak sebutannya. Pulau Demak itu tempat yang di keramatkan. Bila ada pihak yang kurang percaya pada kisah ini, Sandu menyebutkan kepada HR silahkan datang padanya. Ini adalah kisah misteri yang dialami saya di rawa Cilalay, sampai setua ini bila ingat akan peristiwa ikan berkedip, Sandu selalu mengucapkan istigfar berkali-kali. (Madlani)

Pasar Tradisional Ciamis Perlu Ditata

Posted: 26 Apr 2012 03:12 AM PDT

(Tingkatkan Kenyamanan)

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pedagang pasar tradisional/ pasar Manis Kab. Ciamis terus dituntut untuk mencari cara atau strategi, baik dari segi jaminan pelayanan dan juga produk, agar barang dagangan yang mereka tawarkan bisa laku terjual kepada konsumen.

Pasalnya, dalam waktu dekat ini, Ciamis Mall, yang berada di lahan eks Bioskop Pusaka Ciamis, akan segera dibuka aau diresmikan. Terlebih, Ciamis Mall menyediakan barang dan produk serupa yang diperdagangkan di pasar tradisional Ciamis.

Hal itu bisa berarti juga, bahwa pelanggan yang selama ini menjadi konsumen setia para pedagang pasar tradisional Ciamis, bisa beralih dan membeli barang serupa yang ada di Ciamis Mall. Karena layanan, fasilitas dan kenyamanan berbebelanja di tempat tersebut dianggap lebih terjamin.

Dede, pengunjung/ konsumen yang biasa berbelanja di Pasar Tradisional Ciamis, Selasa (24/4), mengatakan, pada dasarnya, konsumen menyukai rasa nyaman ketika akan melakukan shooping (belanja) kebutuhan sehari-hari di pasar.

"Bisa jadi, konsumen pasar tradisional Ciamis pindah ke Ciamis Mall, seandainya sudah dibuka. Terkecuali, jika Pemerintah melakukan penataan terhadap pasar tradisional Ciamis. Penataan itu tentunya, bertujuan untuk  memberikan kenyamanan terhadap konsumen," katanya.

Menurut Dede, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap nasib pedagang dan pengunjung pasar tradisional Ciamis. Dia mengutarakan, bahwa pasar tradisional Ciamis selama ini sudah menjadi salah satu sumber PAD bagi Pemkab. Ciamis.

Sementara itu, seorang pengelola Toko Pakaian di Pasar Tradisional Ciamis, yang enggan dikorankan, Selasa (24/4), mengatakan, Pedagang Pasar Tradisional Ciamis dan pedagang di Ciamis Mall memiliki pangsa pasar tersendiri.

"Dengan kata lain, saya menyakini, bahwa Pedagang disini (Pasar Tradisional-red), dan pedagang di Ciamis Mall punya rejekinya masing-masing. Meski fasilitas, sarana-prasana juga tata kelola pasarnya berbeda," ungkapnya.

Namun begitu, dia tidak keberatan, seandainya Pemerintah Kab. Ciamis memberikan perhatian terhadap kondisi pasar tradisional. Yang salah satunya untuk melakukan penataan, demi kenyamanan di pasar tradisional Ciamis.

"Syarat lainnya, yang pasti jumlah konsumen bisa lebih meningkat," ujarnya.

Disperindag Belum Rencanakan Penataan Pasar Tradisonal Ciamis

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ciamis, Drs. H. Asep Sudarman, Selasa (24/4), di sela-sela istirahat, di kantornya, mengatakan, pihaknya belum memiliki rencana untuk melakukan penataan pasar Tradisional Ciamis.

"Disperindag belum punya agenda itu. selain itu, pos anggaran untuk penataannya juga belum ada," pungkasnya. (deni)